Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mendorong pemerintah untuk mengejar bukan hanya Google, tetapi juga perusahaan lain  yang melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk membayar pajak. Perusahaan jasa informasi ini banyak mendapatkan keuntungan sehingga tidak boleh tidak juga harus membayar pajaknya. 

Ditemui sebelum Sidang Paripurna Rabu (12/10), politisi FPP ini menegaskan, siapapun melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usahanya itu wajib bayar pajak. Kewajiban itu tidak hanya satu bidang usaha atau khusus bidang IT saja. “ Saya anggap ini keteledoran pemerintah, maka segera dikejar untuk membayar kewajibannya,” tandas politisi PPP ini.

Bahkan politisi yang duduk di Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan) ini melihat dan terkesan ada pembiaran sehingga tidak terdeteksi berapa sebetulnya kewajiban pajak yang ditanggung Google. Menurut pemerintah yang harus Google bayar 0,5 persen  angka ini masih jauh sebab ada indikasi perusahaan ini punya hutang hingga Rp 5 T, suatu jumlah yang sangat besar.

“ Karena ini baru mencuat, maka akan saya kejar dan pertanyakan dengan Menteri Keuangan. Kebetulan sore ini ada Raker dengan Menkeu, maka akan saya tanyakan,” ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah perusahaan ini enggan membayar karena merasa diperlukan, menurut Amir Uskara tidak demikian. Buktinya membayar pajak, cuma laporannya yang masuk dengan kondisi riil dengan laporan pemerintah jauh berbeda. “ Sepertinya bayar tapi cara melaporkannya yang tidak jujur,”  tukas dia.

Terkait alasan keengganan belum bayar pajak, legislator ini mengatakan namanya usaha maka akan berusaha sebanyak-banyak meraih keutungan dengan sedikit pengeluaran. Tapi dia yakin pemerintah bisa mendeteksi suatu yang wajar untuk dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. (mp) foto : Azka/mr.